KAB BDG.SWARAWANITA.NET . -Kementerian PP-PA Mengadakan Evaluasi
Pelaksanaan Program PP-PA Forkom Puspa Jabar yang diadakan di Kecamatan
Banjaran Kabupaten Bandung, Kamis (22/11/2018). Pada kesempatan tersebut
Sekretaris Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung menuturkan Selamat datang kepada
Tim Evaluasi Kementerian. Bentuk evaluasi Forkom Puspa mungkin peserta masih ingat tentang Sosialisasi terkait
kesehatan Reproduksi yang dihadiri oleh
Pengurus PP dan Siswa-siswa serta perwakilan masyarakat. Setelah
evaluasi ini diharapkan ada tindak lanjut. Ucapan terima kasih karena sudah
memenuhi undangan kami,. Atas nama pemerintah Kecamatan Bajaran program ini
bisa berlanjut dan walaupun hanya beberapa persen yang hadir ini dapat menyampaikan
informasi ini terutama adik-adik sekolah bagaimana pentingnya kesehatan Reproduksi
menjelang dewasa salah satu PKK dalam hal ini Pos Yandu Pasangan Usia subur.
Kecamatan Banjaran salah satu daerah yang mendapat program ini dari 8 Kecamatan.
Mudah-mudahan kedepan dapat Forkom dapat terus memfasilitasi kegiatan yang bermanfaat
ini.
Dalam sambutannya Ketua Forkom Puspa Jabar Dra. Hj. Ratnaningsih MM mengatakan Pelaksanaan
Monev ini terkait demean kegiatan Forkom Jabar yang sudah dilakukan sebelumnya
5 kegiatan di 5 Kecamatan dari rencana semuanya ada 8 Kecamatan. Kecamatan Banjaran
menjadi Lokus kegiatan Forkom. Banjaran selain banyak prestasi besar tapi
banyak kasus kasus perenmpuan dan anak. Terkait kasus pelecehan seksual, perkosaan dan pembunuhan
serta narkoba. Forkom memberikan materi Sosialiasai Kesehatan Reproduksi dengan
mengundang 100 orang dari 11 desa bekerjasama dengan DP3AKB, Peserta Bidang PKK,
Posyandu , pejalar dan dari dinas UPT.
Belum seberapa dari jumlah masyarakat yang ada di Kecamatan Banjaran.
Hasil rapat Nasional harus ada Lokus di
1 lokasi sehingga manfaatnya bisa dirasakan. Kecamatan Banjaran menjadi
kecamatan terdepan dan menjadi kecamatan penyangga Soreang. Dimanapun kita
berjuang. Alhamdulillah di Forkom Puspa banyak ahli Akademisi. Selamat datang dan ucapan terimakasih kepada
Kementerian PP-PA
Sementara itu Tim Kementerian
PP-PA Dodi Hidayat menuturkan kami Kementerian PP-PA bertiga dan Forkom Nasional dan BPK . Forkom adalah menghimpun
lembaga-lembaga dari : organisasi keagamaan , kemasyarakatan, dunia usaha , akademisi dan Media. Ini merupakan mitra kami kementerian .
Forkom Nasional terdiri dari lembaga-lembga Masyarakat. Forkom merupakan satu terobosan
dalam melakukan kerjasama demean pemerintah daerah focus kepada masyarakat
khususnya diperlindungan perempuan dan anak. Secara hirarki Kementerian tidak strategis.
Sifatnya koordinatif tetapi mempunyai tugas yang sama. Kami ini punya mitra lembaga
masyarakat dalam hal ini Forkom ada 33 yang sudah terbentuk hanya yang belum
terbentuk di Papua Barat . Kalau papua agak spesifif kerena agak berbeda. Mudah-mudahan
tahun depan bisa terbentuk. Setiap provinsi bekerja sama dengan DP3AKB dan Forkom. Agar terjalin sinergi K PP-PA
membuat perjanjian kerjasama dan kami fasilitasi demean anggaran terbatas tapi
menjadi pendorong dan nantinya meneruskan paling tidak sudah dirintis dan kedepan
sudah tahu peta-peta dan akan ketahuan pengeluaran yang ada menggunakan
anggaran pusat. Tujuan Forkom ini bukan dari pemerintah tapi lembaga masyarakat
semuanya sudah bergerak misalnya NU. Persiss, PT, mereka sudah bergerak dengan
dana sendiri. Jadi tidak ada alasan lembaga Masyaratakat tidak bergerak tidak
melakukan sesuatau tanpa anggaran
pemerintah. Setelah dianalisis dengan Deputi baru : kenapa kasus perempuan dan anak
jadi terus meningkat? Ternyata bukan tidak ada yangg bergerak tetapi mereka
bergeraknnya masing-masing/parsial. Di Forkom ini mencoba menggabungkan lembaga masyarakarat. Tiap provonsi sudah
melakukan kerjasama dan sinergi.
Di Jawa Barat ada
perjanjian kerjasama stimulan yang dilakukan Forkom. Kita ingin melihart demean
anggaran yang sudah diberikan apakah kegiatannya sudah dipakai atau dikerjakan.
Kami ingin lihat bener atau tidak di kecamatan Banjaran kegiatannya dilakukan
dengan didukung laporan kegiatan (Laporan narasi dan photo kegiatan serta
laporan keuangan). Karena terkait anggaran dan harus dibuktikan demean bukti
keuangan apakah benar dikeluarkan. Kalau seandainya tidak ada bukti ini akan
manjadi temuan BPK sebagai pengguna
anggaran. BPK akan random laporan keuangan ujarnya.
Acara ini dihadiri
oleh Soleh dari Tim Kementerian PP-PA Bagian BPK dan Witanti
Forkomnas Maman
Koswara sekretaris P2TP2A Kabupaten Bandung. (dh)
0 Komentar