Berdasarkan
hasil observasi Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (Kemen PPPA) saat berkunjung ke Mandalika, Lombok Tengah, NTB pada
22 Januari 2020 ditemukan fakta bahwa banyak pekerja anak yang menjadi
pedagang asongan di sekitar pantai Mandalika. Berdasarkan Data Survey
Angkatan Kerja Nasional 2018, Provinsi NTB menempati posisi ke-9 dari 34
provinsi dengan presentase pekerja anak terbanyak.
“Melihat
data tersebut, Lombok Tengah menjadi salah satu daerah yang harus
didorong dalam pencegahan pekerja anak. Ini merupakan kunjungan kedua
kali saya di Lombok Tengah, sebelumnya Kemen PPPA sudah mencanangkan
desa wisata ramah anak bebas eksploitasi di Desa Kuta. Namun dari hasil
peninjauan pada kunjungan tersebut jauh dari harapan saya, masih banyak
anak yang menjadi pedagangan asongan di kawasan wisata tersebut,” ungkap
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga
dalam sambutannya.
Untuk
itu, pada kesempatan tersebut Menteri Bintang mengukuhan sejumlah 22
orang aktivis/kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
(PATBM) Desa Rembitan, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Aktivis/Kader ini
terdiri dari anggota PKK, Kader Posyandu, Penyuluh KB, Forum Anak,
Babinsa, Babinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama Desa
Rembitan, Lombok Tengah.
“Saya
harap pengukuhan ini tidak hanya sekedar seremonial semata, tapi juga
harus ditindaklanjuti dengan implementasi nyata untuk memperkuat
komitmen para pimpinan daerah dan unsur masyarakat lainnya dalam
mendorong hadirnya Desa-Desa Layak Anak di Lombok Tengah,” tegas Menteri
Bintang.
Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan
Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB per 29 Januari 2020,
melaporkan bahwa telah terbentuk 21 Desa PATBM yang tersebar di 9 dari
10 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
“Salah
satu penyebab banyaknya pekerja anak di Mandalika karena masalah
ekonomi. Jika hulu permasalahan ini dapat diatasi seperti memberdayakan
para ibu dari anak-anak pekerja tersebut, maka kondisi ekonomi keluarga
dapat membaik. Hal ini tentu berpengaruh pada naiknya tingkat pendidikan
dan kesehatan anak yang dapat meningkatkan kualitas anak sebagai sumber
daya manusia unggul untuk memajukan lombok tengah,” terang Menteri
Bintang.
Menindaklanjuti
hal tersebut, hari ini Kemen PPPA bersinergi dengan IWAPI melaksanakan
Pelatihan Kuliner Makanan Lokal bagi 45 Perempuan di Desa Rembitan
dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar desa. Kuliner yang
diolah yaitu lontong sabur dan puding dari labu kuning.
“Hari
ini, kami juga melaksanakan penandatanganan Deklarasi Desa/Kelurahan
Layak Anak (DEKELA) dan Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak di
Lombok Tengah yang dilakukan kurang lebih 151 kepala desa dan lurah.
Sekitar 100 kepala sekolah dan 100 pengurus masjid juga telah
menandatangani Deklarasi Sekolah Ramah Anak dan Masjid Ramah Anak,”
Menteri
Bintang berharap melalui penandatanganan Deklarasi DEKELA, SRA dan MRA,
serta Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak, semoga dapat menjadi
titik awal perjuangan kita untuk terus memberikan hak-hak terbaik anak.
“Mari bergandengan tangan untuk mewujudkan desa wisata di Lombok Tengah
yang tidak hanya ramah anak tapi juga ramah perempuan,” tutur Menteri
Bintang.
Lebih
lanjut, Bupati Lombok Tengah, Suhaili Fadhil Thohir meminta kepada
seluruh kepala desa dan masyarakat, khususnya camat pujut sebagai
wilayah destinasi utama di Lombok Tengah, agar setelah deklarasi
tersebut tidak ada lagi anak-anak yang menjadi pedagang asongan. Ke
depan akan dibuat langkah strategis untuk menjawab permasalahan
eksploitasi anak.
Suhaili
juga meminta kepada seluruh kepala sekolah di Lombok Tengah untuk lebih
peduli dan proaktif dalam mencegah anak-anak agar tidak berhenti
sekolah baik karena bekerja atau menikah.
Menutup
rangkaian kegiatan hari ini, Menteri Bintang meluncurkan Pusat
Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Mandalika di Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah. Sebelumnya, sudah satu PUSPAGA yang
telah dibentuk di Provinsi NTB yaitu di Kabupaten Dompu.
“Saya
harap, dengan diluncurkannya PUSPAGA di Lombok Tengah hari ini, dapat
mendorong kabupaten/kota lainnya untuk menyediakan PUSPAGA sebagai
sarana pembelajaran keluarga di Lombok Tengah demi melindungi dan
memenuhi hak-hak anak, sehingga tercipta anak-anak Indonesia yang
berkualitas, menuju Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030 dan Generasi Emas
Indonesia 2045,” tutup Menteri Bintang.
0 Komentar