Dalam rangka mempertahankan situasi tersebut, segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sudah ditempuh dengan berbagai kajian, termasuk diantaranya penundaan belajar tatap muka.
Kebijakan tersebut, seluruhnya harus ditaati oleh pemerintah.
Hal ini, diungkapkan Anggota Komisi V DPRD Jabar, Riki Kurniawan, LC,. dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.
Penundaan belajar tatap muka, ungkap Riki sangat realistis saat ini karena pemanfaatan teknologi canggih sudah menyebar di semua sektor termasuk pendidikan.
Harapannya penggunaan pembelajaran secara online sebagai solusi pengurangan belajar tatap muka, Pemprov. Jabar harus menambah sarana IT di lembaga pendidikan.
Memasuki tahun ajaran baru, dari sisi sarana penunjang sudah tak ada persoalan.
Hal ini, ujar Riki dikarenakan Pemprov. Jabar Untuk pendidikan di jenjang SMA dan SMK di sekolah negeri sudah diberlakukan pendidikan gratis.(dh)
0 Komentar