JAKARTA.SWARAWANITA NET.-Upaya pemerintah yang mulai memberlakukan kebijakan new normal di beberapa daerah menuai pro dan kontra, salah satunya dari anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. Ia mengatakan new normal tidak
bisa dimaknai sebagai kebebasan beraktivitas seperti sebelum pandemi
terjadi. Ia juga meminta pemerintah lebih serius dalam menangani
permasalahan Covid-19 ini.
"New normal tidak bisa dimaknai
sebagai kebebasan kembali beraktivitas seperti sebelum pandemi terjadi.
Gunakan pendekatan saintifik dalam membuat kebijakan, jangan pakai
perasaan. Pemerintah daerah juga harus melibatkan akademisi dan ahli,
jangan sekedar ikut kebijakan," ungkapnya melalui rilis yang diterima Parlementaria, Senin (8/6/2020).
Netty melanjutkan, perencanaan dan
penetapan tahapannya juga harus terukur, baik secara kuantitatif maupun
kualitatif. “Harus jelas dan clear dari pusat sampai daerah, terutama daerah yang kasus positifnya masih tinggi. Jangan sampai alih-alih new normal justru menuai badai. Pemerintah tidak boleh sembarangan new normal, perencanaan dan pentahapan yang terukur baik kuantitatif maupun kualitatif," katanya.
Pasalnya, hingga saat ini badai pandemi
masih terus mengintai. Per 7 Juni 2020, kasus pasien positif corona
bertambah 627 kasus, sehingga totalnya menjadi 31.186 kasus di
Indonesia. "Kurva kasus masih belum melandai. Jawa Timur dan Surabaya
sedang berjuang melawan darurat Covid-19. Apa kurang jelas indikator
yang tampak untuk membuat kebijakan yang benar-benar menyelamatkan
rakyat?" ungkap politisi Fraksi PKS itu.
Di dapilnya Jawa Barat VIII, Netty
menemukan bayi berusia kurang dari 2 bulan terkionfirmasi positif Corona
setelah dibawa orang tuanya ke pesta pernikahan dan berinteraksi dengan
saudaranya dari wilayah episenter Covid-19. Selain itu, di dapilnya
juga banyak pesantren dan boarding school yang santrinya berasal dari berbagai wilayah di Indonesia.
"Jangan sampai di masa yang masih rawan
ini, para santri diizinkan untuk kembali ke pondok lagi. Demi kebaikan
bersama, saya harap pemerintah dengan tegas memberikan arahan yang jelas
kepada para pimpinan lembaga pendidikan dan dinas kesehatan daerah agar
memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak kita. Jangan sampai
mereka menjadi korban karena kelalaian pemerintah," tukasnya. (rnm/es)
0 Komentar