Thoriqoh Nashrullah Fitriyah Mendorong Program Badan Pendapatan Daerah di Tingkatkan

 

Bandung.Swara Wanita Net.-Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Thoriqoh Nashrullah Fitriyah  menilai Bapan Pendapatan Daerah Sebagai OPD penghasil terbesar dalam pendapatn daerah seharusnya Bapenda dapat memanfaatkan anggaran secara maksimal dengan program-program kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan, apalagi anggaran kegiatan hanya terealisasi sebesar 01.41%.Kelebihan anggaran tersebut harusnya dimanfaatkan untuk memenuhi sarana dan prasarana yang belum representatif di beberapa P3D.

Digitalisasi yang mendukung kemudahan wajib pajak (WP) harus terintegrigasi dengan sistem pusat, dari segi keamanan harus terlindungi sehingga pajak tercatat dan terdata dengan baik dan tidak terdampak terhadap pengurangan pendapatan.

Memaksimalkan anggaran untuk membuat program -program yang mendongkrak pendapatan dengan melihat perbandingan di Jaw Barat dan Jaw timur yang jumlah penduduknya lebih sedikit tapi anggarannya lebih besar ujar Thoriqoh Nashrullah Fitriyah.

Lebih jauh, Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) Thoriqoh Nashrullah Fitriyah menuturkan Berkaitan dengan rencana Bapenda untuk penyewaan pemmasangan Billoard memanfaatkan aset pemprov dan merupakan salah satu piotensi yang perlu dioptimalkan

Bapenda agar segera melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terakit.Apalagi dengan adanya aturan baru dari Korlantas terkait penghapusan pajak progresif dan BBNKB II, Melihat hal tersebut bisa menjadikan tergerusnya pendapatan, ditambah lagi dengan terbitnya UU HKMPD, pembagian pendapatan ke Kabupaten/kota akan menyebabkan pendapatn Loss Rp.6,1 Triliun di Tahun 2025.

 Memprioritaskan anggaran di setiap P3D  untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang represntatif, pelayanan yang memuaskan sehingga wajib pajak nyaman dalam menunaikan kewajibannya.

Pemenuhan kebutuhan SDM ASN sebagai garda terdepan disebagian besar P3D, hingga memiliki kapasitas dan etos kerja yang baik.

Akurasi potensi KTMDU di setiap P3D. Data yang disampaikan sampai saat ini stagnan disekitar 30%. Dengan Data yang akurat, KTMDU jangan selalu dijadikan sebagai alasan penurunan pendapatan.ujarnya.

Thoriqoh Nashrullah Fitriyah memandang Sosialisasi KTMDU dari Tingkat Kecamatan sampai ke desa agar didapat hasil yang optimal dan melakukan koordinasi dengan pohak kepolisian.

Menyoroti banyaknya kendaraan bermotor milik perusahaan yang beroperasi di Jawa Barta namun bernomor polisi daerah lain, tentunya menjadi tantangan agar para pemilik melakukan mutasi pendaftran kendaraannya ke Jawa Barat diharapkan Pemprov Jabar segera melakukan regulasi dalam bentuk Pergub/Perda Pungkas Thoriqoh Nashrullah Fitriyah (AP)