TASIKMALAYA.SWARAWANITA NET. -Ketua
Fraksi PKB Jabar, Oleh Soleh, yang melaksanakan Reses III di Kecamatan Sukaratu
Kabupaten Tasikmalaya mengaku mendapatkan aspirasi terkait dengan sanitasi, pelayanan kesehatan, dan sektor
pertanian yang perlu perlu perhatian serius.
“Utamanya
Rumah Sakit Rujukan dari RSUD banyak yg tidak tertampung, sehingga adanya BPJS
belum dirasakan Manfaatnya secara utuh. Ini karena RS acap kali memandang
sebelah mata bagi warga yang memiliki SKTM,” ucap Oleh Soleh.
Aspirasi
yang disampaikan warga dari seluruh anggota DPRD Provisi Jawa Barat,
mayoritasnya mengeluhkan pelayanan perekaman E-KTP yang cenderung dipersulit.
Selain itu, sarana kebersihan terutama Tempat Penampungan Sementara (TPS) belum
ada di wilayah warga.
"Bukan
hanya itu, fasilitas umum untuk kebutuhan air bersih yang belum tersedia. Warga
berharap dengan adanya kegiatan tersebut dapat mengakomidir sarana yang
dibutuhkan warga," katanya.
Masalah
infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya seperti saluran
air pun dibahas. Lebih khusus, konstituen menginginkan perbaikan infrastruktur
jalan desa yang masih dikuasai oleh sebuah perusahaan.
"Padahal,
jalan tersebut merupakan akses jalan masyarakat ke wilayah perkotaan di
beberapa daerah kabupaten kota di Jawa Barat. Selain itu, warga juga
mengusulkan perbaikan gedung sekolah yang sudah rusak. Tidak terkecuali
persoalan pengangguran yang cukup banyak di kawasan tersebut. Karena itu, warga
mengharapkan adanya hasil konkrit dari reses tersebut," katanya.
Beberapa persoalan tersebut mencuat
diutarakan masyarakat pada umumnya. Masalah yang berkatian dengan kepentingan
masyarakat banyak tentu harus diprioritaskan. Tidak terkecuali
persoalan-persoalan yang sudah ditampung melalui kegiatan Reses III Tahun
Sidang 2018 DPRD Provinsi Jawa Barat ujarnya. (hms)
r:windowtext;text-decoration:none;text-underline:
none'>aspirasi masyarakat
daerah pemilihan.
Permasalahan umum seperti perbaikan infrastruktur,
kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya harus direspon positif untuk kemudian
dibahas secara komisional atau di kantor DPRD.(hms)
0 Komentar