Bandung.Swara Wanita Net.-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H.Pepep Saepul Hidayat yang juga Anggota Panita Khusus (Pansus) I Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 Bidang Keuangan Bidang Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan yang menyayangkan penyerapan anggaran yang belum optimal, terutama kegiatan pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD baru tercapai 91.49%.Seharusnya Biro BA dapat membuat program-program yang mendorong BUMD dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Perlunya penguatan kewenagana kelembagaan OPD yang menangani BUMD agar mampu mengelola secara profesioal dalam menghadapi perubahan dan kebutuhan bisnis.Untuk itu agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu mengambil kebijakan untuk meningkatkan Biro BIA menjadi Badan khusus yang mengelola BUMD. Sebagian rekomendasi kami belum terlaporkan. Contoh untuk BIJB akan dibangun sarana untuk Haji dan Umroh sampai saat ini belum ada progres apapun dan belum terlaporkan ujar H.Pepep Saepul Hidayat.
Lebih jauh Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H.Pepep Saepul Hidayat mengatakan Kami selalu mendukung agar bagaimana kondisi fiskal di Jawa Barat bisa kuat dan bangkit melalui peran BUMD namun kenyataanya, kami disodorkan terus menerus terhadap kinerja BUMD yang berhadapan dengan kasus hukum bahkan Bank Jabar sebagai BUMD Keuangan penyumbang PAD terbesar terkena kasus tersebut.Laporan RUPS sehat namun kenyataannya sebaliknya Pemprov sebagai pemegang saham mayoritas harus mensetarakan posisi DPRD, duduk bersama kami dan dengan komunikasi yang baik, akuntabel dan profesional tidak berkoordnasi sekedar saat kebutuhan modal saja
Beberapa BUMD meski diberikan suntikan penyertaan modal sebesar 231 milyar belum bisa memberikan deviden bahkan kami temui melencengnya pengunaan penyertaan modal dan rencana bisnis semula. Kami meminta agar segera dilakukan diagnosis secara komperensif. Mengenai 3 kualifikasi tingkat kesehatan BUMD agar kita mengetahui tindakan dan keputusan untuk tiap BUMD.
Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan dirasakan masih jauh dari harapan. Demikian pula optimaslisasi BJB Syariah dan Peran BJB yang harus dapat mengambil porsi lebih jauh besar dan bermanfaatn dengan berbagai produk-produknya.Ini harus menjadi perhatian serius dari BIA.
Mendukung kepada PJ Gubernur agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD Jawa Barat khususnya BUMD yang tidak sehat, melalui merger, likuidasi, akuisisi dan yang lainnya serta membentuk Pansus BUMD Pungkas H.Pepep Saepul Hidayat.(AP)
0 Komentar